STOP HOAX WIN GAME!!!

Memasuki revolusi industri 4.0 saat ini, perkembangan teknologi menjadi canggih dan mutakhir. Dimana kehadiran gawai dapat mempermudah kinerja manusia dan mengubah pola interaksi secara mondial. Melalui gawai berupa new media, informasi dapat disampaikan secara masif. Jika pola yang dibentuk sebelumnya one to many audiences, pola yang dibentuk saat ini adalah many to many dan few to few audiences. Teknologi dapat memberikan kemudahan untuk individu memproduksi informasi secara luas untuk memberikan sugesti dan mengubah opini. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian stakeholders untuk mencapai tujuannya dengan cara yang tidak bertanggung jawab melalui sebuah kebohongan. Maraknya hoax menandai terjadinya communictations traffic yang cukup padat. Hoax menjadi bagian dari pesatnya arus globalisasi serta hegemoni negara berkembang.

Hoax atau berita bohong menjadi permasalahan yang krusial dan memerlukan penanganan yang serius. Hoax dapat menimbulkan efek domino mulai dari hulu hingga ke hilir. Terutama menjelang pemilu 2019 ini, masyarakat kerap dilanda hoax dari pihak yang berkepentingan. Dampak yang terjadi saat ini adalah menurunnya kredibilitas pada salah satu pasangan calon (paslon) bahkan perubahan sikap politik untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi Indonesia. Seperti peribahasa “gajah bertarung melawan gajah, pelanduk mati ditengah-tengah”, banyak masyarakat berseteru hingga muncul sentimen primordial antar tetangga dan saudara dikarenakan debat kusir membela paslon masing-masing. Efek yang destruktif dari hoax pada tahun politik ini adalah hancurnya toleransi, kerukunan dan persatuan Indonesia. Fenomena tersebut merupakan indikasi persaingan politik yang kurang baik.

Wabah hoax harus segera dihentikan dengan cara preventif dan represif.  Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengkontruksi pemahaman publik mengenai kerukunan dan kedaulatan NKRI sebagai harga mati. Kesadaran publik perlu ditingkatkan tentang nilai nasionalisme yang dimulai dari lingkungan formal hingga informal. Tanamkan sedari dini, siapapun presiden yang akan terpilih, tujuan utamanya menjaga NKRI dan bhineka tunggal ika. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi 4 pilar. Muatan pesan yang disampaikan kepada publik, Indonesia kokoh karena ada pilar yang menyangga berupa UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan NKRI. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah mempertahankan pilar tersebut agar tidak bobrok dari dalam dan hancur akibat hantaman dari luar. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa hoax sudah menjadi bagian dari era keterbukaan informasi dan isu global dunia. Oleh karena itu, masyarakat harus dipersiapkan untuk menerima perubahan teknologi disruptif. Karena karakter masyarakat yang kurang mampu selektif memilih informasi dan belum siap untuk berpendapat sehat. Setelah melakukan edukasi, masyarakat harus dibekali dengan literasi berbasis multikulturalisme.

Literasi media atau sering disebut dengan melek media berdasarkan UU No. 32 Tahun 2003 pasal 52 “kegiatan untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat”. Namun, sikap kritis harus berlandaskan pada tanggung jawab moral dan hukum negara. Literasi media dipandang relevan untuk kurikulum belajar dilingkungan formal, mengingat gencarnya hoax bukan hanya pada media baru, tetapi media mainstream juga dipenuhi dengan subordinat oleh para pemangku kepentingan.

Pemerintah harus melakukan kontrol baik secara top down maupun bottom up. Tentunya, hasil maksimal tidak dapat diraih hanya dengan kerja pemerintah saja, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama secara partisipatif. Untuk menyentuh pada ranah kognitif, masyarakat diberikan informasi edukatif mengenai standar berita hoax.  Pesan hoax pada dasarnya dapat diamati dari judul atau tajuk dengan muatan provokatif, bersifat tendensius pada salah satu pihak, berisi sophistry, hatespeech, satire, dan kalimat negatif lainnya.

Dalam perspektif islam, tabayyun harus dilakukan sebelum mencerna dan memaknai essensi suatu berita. Mindset yang harus diubah adalah bukan terima langsung sebar, tetapi cari informasi yang paling benar. Interprestasikan berita sesuai dengan fakta dan fenomena yang relevan, jika informasi menimbulkan ambivalensia, hentikan pesan itu pada Anda.

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran hoax adalah legitimasi hukum dan regulasi. Landasan dasar masyarakat berpendapat adalah pasal 28F UUD 1945, namun kontrol dan tanggung jawab secara represif adalah UU ITE. Sebagai langkah antisipasi, buat pertahanan diri dengan memblokir konten yang provokatif dan cek kembali situs yang terverifikasi melalui QR oleh dewan pers. Jika Anda menemukan hoax, silakan hubungi kontak 08119224555 atau email ke aduankonten@gmail.com. Bijaklah dalam berargumen dan menerima informasi karena jarimu adalah harimaumu. Media sosial dan gadget bagaikan pisau, jika digunakan untuk hal yang baik, hasilnya pun baik, begitupun sebaliknya. Bayangkan bila gawai yang ada selama ini adalah wadah besar dengan input konten yang buruk, maka output yang dihasilkan akan sangat buruk pula.  

Sangat disayangkan, ketika hegemoni pesta demokrasi harus dinodai dengan informasi yang kurang berkualitas hanya untuk meningkatkan elektabilitas. Dan pada akhirnya, penentuan pemenang hanya untuk 1 pasang presiden dan wakil presiden. Sejatinya, kemenangan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, tidak akan pernah hakiki. Tetapi bila kemenangan diperoleh dengan cara jujur, rakyat akan terus mengenang meski raga telah hancur. Jadi, pemimpin mana yang akan Anda pilih?Mari sukseskan pemilu yang sehat demi Indonesia yang beradab!

***